Diskusi WAG RRG, Heru Sugiman: Reformasi Birokrasi Kunci Bangkitkan Garut dari Ketertinggalan

Ruangrakyatgarut.com - Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan akibat rendahnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data terbaru menunjukkan bahwa Garut berada di urutan kedua dari bawah di antara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. 

Hal ini mengindikasikan bahwa Garut masih jauh tertinggal dibanding daerah lainnya.

Bahkan, Garut tercatat sebagai salah satu dari lima kabupaten termiskin di provinsi tersebut.

Ketua Gabungan Wartawan Nekat (GAWAT), Heru Sugiman, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini.

Menurutnya, permasalahan di Garut tidak hanya bersumber dari lemahnya infrastruktur, tetapi juga suprastruktur yang kurang mendukung. 

"Sehebat apa pun program kerja yang dirancang oleh Bupati baru, jika SKPD-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak mampu menerjemahkan dan mengeksekusi program tersebut, maka itu hanya akan menjadi angan-angan semata," ujar Heru dalam diskusi hangat di grup Whatsapp Ruang Rakyat Garut (RRG), Minggu, (8/11/2024).

Reformasi Birokrasi Jadi Agenda Utama

Heru menekankan bahwa reformasi birokrasi yang komprehensif harus menjadi prioritas utama bagi Bupati Garut yang baru.

Penyegaran di tubuh birokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan sinergitas dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program kerja.

"Reformasi birokrasi ini harus dilakukan secara menyeluruh. SKPD-SKPD harus diisi oleh orang-orang yang kompeten, berdedikasi, kapabel, dan profesional. Mereka harus mampu bekerja cepat dan menghasilkan terobosan yang nyata," tambahnya.

Menurut Heru, selama ini masyarakat sudah muak dengan pergantian kepala daerah yang hanya menjadi formalitas belaka.

"Setiap pergantian kepala daerah terkesan hanya menjalankan rutinitas tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan. Akhirnya, Garut tetap begini-begini saja," katanya dengan nada tegas.

Tantangan Berat: Keterbatasan APBD dan PAD

Heru juga menyoroti akar permasalahan utama, yaitu keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut.

Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp530 miliar—setengahnya berasal dari pendapatan rumah sakit—dan belanja pembangunan sekitar Rp800 miliar, Garut menghadapi tantangan serius untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

"Belum lagi jika ada kebocoran anggaran di sana-sini. Dengan kondisi ini, bagaimana Garut bisa membangun? Bupati yang baru harus mampu menggali potensi untuk meningkatkan PAD. Jika PAD stagnan seperti ini, maka Garut tidak akan pernah maju," ungkap Heru.

Pentingnya Pendekatan Makro

Heru juga menegaskan pentingnya pendekatan makro untuk menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari akar masalah dan dilakukan secara bertahap.

Tidak cukup hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga harus membangun suprastruktur yang solid.

"Jika kita hanya berbicara secara parsial, tidak akan ada solusi menyeluruh. Bupati baru harus punya strategi besar untuk membawa Garut keluar dari ketertinggalan," tutup Heru.

Dengan kondisi yang kompleks seperti ini, tantangan besar menanti Bupati Garut yang baru.

Apakah reformasi birokrasi dan peningkatan PAD bisa menjadi solusi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. (*)