Babak Baru Kasus Korupsi BIJ Garut: Seret Pejabat Eksekutif dan Legislatif

Ruang Rakyat Garut - Kasus dugaan korupsi Bank Intan Jabar (BIJ) yang melibatkan oknum pejabat di Kabupaten Garut kembali mencuat ke permukaan dan menjadi pusat perhatian masyarakat.

Kabar ini semakin ramai diperbincangkan setelah muncul isu keterlibatan pejabat eksekutif dan legislatif dalam aliran dana hasil korupsi BIJ yang mencapai ratusan juta rupiah.

Kasus yang telah berjalan cukup lama ini kembali disorot publik usai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jumat (13/9/2024).

Dalam sidang tersebut, salah satu kuasa hukum terdakwa secara terang-terangan menyampaikan bahwa dana hasil korupsi tersebut diduga kuat dibagi-bagi kepada sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif di Garut. 

Pengakuan ini mengungkapkan bahwa tidak hanya individu-individu di kalangan perbankan yang terlibat, namun juga ada dugaan keterlibatan pejabat pemerintah.

Aliran Dana Mencurigakan

Yang paling mengejutkan dari perkembangan terbaru ini adalah terungkapnya aliran dana yang diduga mengalir kepada salah satu pejabat legislatif. 

Dalam persidangan, bukti aliran dana ini diperlihatkan kepada publik, menunjukkan bagaimana dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat, justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Pengungkapan ini pun mendapat reaksi keras dari masyarakat Garut yang selama ini telah curiga dengan adanya dugaan korupsi di tubuh BIJ. 

Kabar ini memperkuat spekulasi yang beredar selama ini bahwa kasus BIJ bukanlah sekadar kesalahan administratif, melainkan melibatkan aktor-aktor penting di pemerintahan daerah.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya laporan tentang penyalahgunaan dana di Bank Intan Jabar, yang diduga menyebabkan kerugian keuangan daerah hingga mencapai miliaran rupiah. 

Para terdakwa yang kini sedang menjalani persidangan, awalnya diduga hanya berasal dari kalangan internal bank, namun dengan pengakuan kuasa hukum tersebut, lingkup keterlibatan semakin meluas.

Pengakuan Kuasa Hukum dan Dampaknya

Pernyataan dari kuasa hukum terdakwa yang mengungkap adanya aliran dana ke pejabat legislatif ini tentu saja mengguncang jalannya persidangan dan membuka babak baru dalam kasus korupsi BIJ. 

Dalam pengakuannya, kuasa hukum tersebut menyebutkan bahwa dana hasil korupsi ini tidak hanya dinikmati oleh beberapa oknum di kalangan eksekutif, namun juga disalurkan kepada pejabat legislatif yang diduga memiliki peran penting dalam melancarkan praktik-praktik korupsi ini.

Pernyataan tersebut segera menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu korupsi di Garut menyebut bahwa pengakuan ini menjadi momentum penting bagi penegak hukum untuk benar-benar mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.

Salah satu aktivis anti-korupsi di Garut, Ateng Sujana, menegaskan bahwa kasus ini harus diusut dengan transparan dan tidak boleh ada yang kebal hukum. "Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Jika terbukti, oknum-oknum yang terlibat harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.

Respons Masyarakat dan Harapan untuk Penegakan Hukum

Kasus ini juga menyita perhatian masyarakat luas di Garut. Banyak warga yang menyatakan kekecewaannya terhadap perilaku para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini. 

Salah seorang warga, Abdul Rahman (45), menyampaikan bahwa tindakan pejabat yang diduga menerima dana korupsi ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat.

"Seharusnya mereka yang duduk di pemerintahan itu menjadi contoh yang baik, bukan justru ikut terlibat dalam kasus korupsi. Kami, sebagai warga Garut, merasa sangat dikhianati," ujarnya.

Lebih lanjut, masyarakat berharap agar penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan dengan tegas dan transparan. Mereka mendesak aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, untuk segera turun tangan mengusut aliran dana korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif tersebut.

Pengawasan yang Lemah dan Kredibilitas Pejabat Dipertanyakan

Kasus korupsi BIJ ini merupakan cermin dari lemahnya pengawasan internal di pemerintahan daerah. 

Praktik-praktik korupsi di kalangan pejabat eksekutif dan legislatif di Garut sudah menjadi rahasia umum, namun sering kali lolos dari jeratan hukum karena lemahnya pengawasan dan tindakan yang tegas.

Korupsi di tingkat daerah sering kali sulit diungkap karena adanya kepentingan politik dan kekuasaan yang saling melindungi.

Namun, kasus BIJ ini bisa menjadi titik balik bagi penegakan hukum di Garut jika ditangani dengan serius.

Selain itu, kredibilitas pejabat legislatif yang diduga terlibat dalam kasus ini juga dipertanyakan oleh banyak pihak.

Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

Tuntutan dan Harapan Publik

Dengan berkembangnya kasus ini, publik Garut berharap agar pihak-pihak yang terlibat segera diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga mendesak agar pemerintah daerah dan pihak berwenang tidak menutup mata terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik ini.

"Jika kasus ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin runtuh. Kami berharap ada transparansi dalam proses hukum ini, sehingga tidak ada lagi pejabat yang berani melakukan tindakan serupa di masa mendatang," ujar seorang warga Garut lainnya, Tuti Mulyani (38).

Kasus dugaan korupsi di Bank Intan Jabar yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di Garut menjadi babak baru dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah. 

Dengan adanya pengakuan dari kuasa hukum terdakwa, publik berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan para pelaku segera diadili.

Ini adalah ujian bagi penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan korupsi, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Garut. (*)