KADIN Garut: "Bisakah Syakur-Putri Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 7% di 2025?"

Ruangrakyatgarut.com - Memasuki era pemerintahan baru 2025, tantangan besar sudah menanti di depan mata.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dr. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU dan drg. Hj. Luthfianisa Putri Karlina, MBA, dituntut untuk tidak hanya merencanakan, tetapi juga menghadirkan gerakan nyata yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Garut secara signifikan.

Salah satu tantangan terbesar adalah menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut dari 5% menjadi 7% pada tahun 2025.

Target yang ambisius ini memerlukan pendekatan yang terstruktur, terukur, dan, yang paling penting, kolaboratif di seluruh lini pemerintahan dan masyarakat.

Dengan APBD yang mencapai Rp 5 triliun dan kapasitas fiskal sekitar Rp 1,4 triliun, apakah Garut bisa memenuhi target tersebut?

Meskipun anggaran ini terbilang besar, pencapaian pertumbuhan ekonomi 7% menuntut langkah-langkah lebih dari sekadar belanja pemerintah yang bersifat rutinitas.

Di sinilah peran kebijakan yang visioner dan pemanfaatan sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan.

Galih F. Qurbany, Wakil Ketua Kadin Garut sekaligus pengamat kebijakan strategis, menjelaskan bahwa meski target ini sulit, bukan tidak mungkin tercapai.

"Kunci utamanya adalah memastikan belanja pemerintah difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi, seperti infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM," ujarnya.

Berdasarkan data terkini, PDRB Garut pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 85 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Untuk mencapai pertumbuhan 7% pada tahun 2025, PDRB Garut harus meningkat menjadi Rp 90,95 triliun.

Artinya, perlu ada kenaikan PDRB sebesar Rp 5,95 triliun dalam satu tahun—sebuah target yang ambisius mengingat kondisi fiskal yang terbatas.

Dalam hal ini, teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan dapat memberikan wawasan penting. Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.

Dalam konteks Garut, untuk mempercepat pertumbuhan, diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan akumulasi modal melalui investasi produktif, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat adopsi teknologi dalam sektor-sektor unggulan.

Kontribusi langsung APBD terhadap PDRB menjadi salah satu elemen kunci dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Dengan rasio kontribusi saat ini sebesar 5,88%, APBD jelas tidak dapat bekerja secara optimal tanpa adanya strategi yang lebih terarah.

Belanja modal yang berasal dari kapasitas fiskal sebesar Rp 1,4 triliun menjadi instrumen vital. Dengan multiplier effect rata-rata 2,5 kali, maka Rp 1,4 triliun dapat menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp 3,5 triliun.

Meskipun begitu, kontribusi APBD ini baru mencakup sekitar 59% dari kebutuhan kenaikan PDRB yang harus tercapai pada 2025.

Untuk memenuhi kekurangan Rp 2,45 triliun, sektor-sektor unggulan Garut perlu dioptimalkan.

Sektor pertanian dan peternakan, yang masih menjadi tulang punggung ekonomi Garut, memiliki potensi untuk memberikan tambahan kontribusi Rp 1 triliun dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Di sisi lain, sektor pariwisata, dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan perbaikan fasilitas, dapat menghasilkan kontribusi tambahan sebesar Rp 1 triliun, apalagi dengan potensi Garut sebagai destinasi wisata yang tengah berkembang.

Digitalisasi dan pembiayaan UMKM diharapkan dapat menyumbang kontribusi sekitar Rp 0,45 triliun.

Sektor industri pengolahan, terutama agroindustri, juga menawarkan potensi besar. Dalam hal ini, mempermudah perizinan dan memberikan insentif bagi sektor ini bisa menjadi langkah penting.

Kolaborasi dengan sektor swasta untuk menarik investasi langsung minimal Rp 1 triliun menjadi salah satu solusi untuk menutupi gap antara target dan realisasi PDRB yang diinginkan.

Namun, pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi dan investasi. Reformasi birokrasi yang transparan, jujur, dan bebas dari pungli dan korupsi menjadi faktor penentu.

Tanpa reformasi birokrasi, segala upaya untuk mendorong pertumbuhan akan sia-sia.

Galih F. Qurbany menggarisbawahi pentingnya penerapan sistem meritokrasi, di mana kebijakan-kebijakan dijalankan oleh pegawai negeri yang memiliki kompetensi dan integritas.

"Meritokrasi adalah fondasi utama bagi keberhasilan pemerintahan yang efektif," tegasnya. Dengan birokrasi yang profesional, seluruh strategi pembangunan ekonomi akan dapat terlaksana dengan lebih baik.

Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi 7% pada tahun 2025 diharapkan dapat mengarah pada penciptaan 100.000 lapangan kerja baru, sebagaimana tercantum dalam janji politik pasangan Syakur - Putri.

Penciptaan lapangan kerja ini tidak hanya akan mengurangi angka pengangguran, tetapi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendukung sektor-sektor ekonomi lainnya.

Terbukanya lapangan kerja baru juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut secara keseluruhan.

Mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di tahun 2025 bukanlah hal yang mustahil. Pemerintahan baru Syakur - Putri memiliki peluang besar untuk membawa Garut menuju perekonomian yang lebih baik, asalkan mampu mengimplementasikan strategi yang tepat.

Belanja modal yang efektif, optimalisasi sektor unggulan, kolaborasi dengan sektor swasta, serta reformasi birokrasi yang transparan dan profesional akan menjadi kunci sukses untuk mencapai target ini.

Pemerintah harus bergerak dengan visi yang jelas, serta memastikan setiap kebijakan dan langkah yang diambil dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Garut.

Dengan pendekatan yang terukur dan melibatkan semua pihak, Garut bisa menjadi contoh nyata bagaimana keterbatasan sumber daya bukanlah halangan untuk mencapai target pembangunan yang ambisius.

Peran strategis Kadin Garut sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten Garut juga akan berperan optimal dalam mendorong, mencari solusi, dan berkolaborasi.

Tentu, aktivasi ini juga harus diberikan selebar-selebarnya oleh pemerintahan agar stakeholder ekonomi bisa dikerahkan oleh Kadin, sehingga angka target pertumbuhan bisa terealisasi, termasuk menggiring para investor, meng-upgrade kualitas SDM, dan melakukan digitalisasi promosi produk serta road map investasi. (*)